Inovasi Teknologi Konversi CO2 Menjadi Produk Kimia Bernilai Tinggi

Konversi karbon dioksida (CO2) menjadi produk kimia bernilai melalui reduksi elektrokimia langsung (CO2RR) telah muncul sebagai solusi potensial untuk mengurangi dampak pemanasan global sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya signifikan telah dilakukan untuk mengembangkan sistem CO2RR yang efisien dan efektif. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya efisiensi faradaik akibat adanya reaksi kompetitif, yaitu evolusi hidrogen (HER).

Untuk mengatasi kendala tersebut, peneliti di UNAIR bekerjasama dengan peneliti dari Universitas Indonesia untuk mengulas perkembangan terbaru dalam teknologi CO2RR, dengan fokus pada strategi untuk menekan terjadinya HER yang bersaing dalam proses konversi CO2. Pada awalnya, mekanisme umum dari CO2RR, HER, dan bagaimana kedua reaksi tersebut saling bersaing dijelaskan secara mendetail. 

Setelah itu, berbagai strategi untuk mengurangi dominasi HER dalam sistem CO2RR dipaparkan, termasuk penggunaan jenis elektrokatalis tertentu, pemanfaatan pengikat polimerik, pemilihan jenis elektrolit yang tepat, serta penggunaan sel elektroda difusi gas (GDE). 

Selain itu, pendekatan-pendekatan inovatif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses konversi CO2 juga mendapat sorotan. Review ini diakhiri dengan rangkuman mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi ini di masa depan, serta prospek untuk pengembangan sistem yang lebih efisien dalam memanfaatkan dan mengonversi CO2. 

Dengan teknologi yang terus berkembang, pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan pemanfaatan CO2 sebagai bahan baku kimia dapat semakin terwujud. Strategi untuk menekan HER yang kompetitif akan memainkan peran penting dalam mewujudkan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di masa depan.

Penulis: Prastika Krisma Jiwanti, S.Si., M.Sc.Eng., Ph.D.

Sumber :

https://unair.ac.id/inovasi-teknologi-konversi-co2-menjadi-produk-kimia-bernilai-tinggi/

RI Mau Tekan Emisi Karbon, Pakai Cara Ini

Pemerintah tengah mendorong pengurangan emisi untuk mencapai net zero emission (NZE). Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa prinsip utama yakni peningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S Achmad mengatakan, dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, pemerintah terus mendorong penerapan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

"Proses transformasi perekonomian Indonesia menjadi ekonomi hijau yang berkelanjutan harus menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, Visi Indonesia Emas 2045, serta mampu mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060," ungkapnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

Terkait CCS, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapan 4 SNI untuk mendukung pengurangan emisi. Pertama, SNI ISO 27914:2017 penangkapan, transportasi dan penyimpanan geologis karbon dioksida-penyimpanan geologis (ISO 27914:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Geological storage)

Kedua, SNI ISO/TR 27915:2017 penangkapan, transportasi dan penyimpanan geologis karbon dioksida-kuantifikasi dan verifikasi (ISO/TR 27915:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Quantification and verification)

Ketiga, SNI ISO/TR 27918:2018 manajemen risiko daur hidup proyek penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida terintegrasi (ISO/TR 27918:2018 Lifecycle risk management for integrated CCS projects). Dan keempat, SNI ISO/TR 27923:2022 penangkapan, transportasi dan penyimpanan geologis karbon dioksida - operasi injeksi, infrastruktur dan monitoring (ISO/TR 27923:2022 Carbon capture, transportation and geological storage - Injection operations, infrastructure and monitoring).

Hingga 31 Oktober 2024, BSN telah menetapkan 15.432 SNI yang mendukung berbagai sektor strategis, termasuk transformasi ekonomi, keberlanjutan dan daya saing nasional.

Sementara, dalam mendukung program Makan Siang Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo, BSN terus membina pelaku UMKM dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya standar mutu dan keamanan pangan. Hingga Oktober 2024, sebanyak 775.763 pelaku UMKM dengan 910.181 produk telah memperoleh tanda SNI Bina UMK, memberikan kemudahan akses pasar dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Sumber :

https://finance.detik.com/ekonomi-hijau/d-7649859/ri-mau-tekan-emisi-karbon-pakai-cara-ini.

Indonesia Punya Potensi Daya Tampung Karbon Terbesar Dunia

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi daya tampung karbon atau CO2 storage terbesar di dunia. Direktur ESDM APINDO Eka Satria mengatakan salah satu cara penyerapan karbon bisa dilakukan secara alami dengan hutan.

"Ternyata Indonesia mempunyai potensi C20 storage one of the biggest. Dari apa? Pertama dari natural solutions, hutan kita nomor dua (terluas) setelah Amazon," katanya dalam Forum Diskusi CNN "Strategi Investasi Membangun Ekonomi Berkelanjutan" di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Rabu (20/11).

Tak hanya itu, Eka menyebut Indonesia juga memiliki potensi penyimpanan C02 hingga 500 gigaton dalam depleted reservoir atau sumur kering minyak dan gas bumi (migas).

Depleted reservoir adalah reservoir migas yang telah mengalami penurunan tekanan reservoir atau cadangan hidrokarbon akibat produksi migas serta tidak dapat diproduksikan lagi secara ekonomis dengan teknologi yang ada saat ini.

Menurutnya, potensi tersebut sudah disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) ke-29 di Azerbaijan beberapa waktu lalu.

"Pak Hashim waktu di COP menawarkan bahwa Indonesia bisa simpan CO2, kita banyak depleted resorvir, ada sekitar 500 gigaton potensi CO2 storage," katanya.

Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Idris Froyoto Sihite mengatakan Indonesia memiliki total potensi daya tampung karbon sebesar 577,62 gigaton yang terdiri dari 572,77 giga ton CO2 di saline aquifer serta 4,85 giga ton CO2 di sumur kering minyak dan gas.

Dengan potensi itu, ia mengatakan Indonesia akan mendukung penerapan Carbon Capture Storage (CCS).

"Implementasi CCS dan CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage) sangat bergantung terhadap kapasitas penyimpanan dan Indonesia sangat memiliki potensi besar terhadap itu," kata Idris, dikutip Antara.

"Kami percaya potensi kapasitas penyimpanan karbon di Indonesia dapat mendukung upaya menjadi CCS hub di ASEAN," sambungnya.

Sumber :

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241120132921-92-1168687/indonesia-punya-potensi-daya-tampung-karbon-terbesar-dunia#goog_rewarded

EBT Mulai Gantikan Energi Fosil di India, Harga Batu Bara Meluncur

Harga batu bara dunia melemah setelah impor batubara termal India anjlok pada Oktober. Penurunan ini disebabkan oleh perlambatan pembangkitan listrik dan peningkatan output energi bersih. Harga batu bara global acuan Newcastle pada perdagangan Senin (18/11/2024) tercatat US$143 per ton, melemah 0,3% dari posisi sebelumnya.

Pengiriman ke India, negara pengimpor batubara terbesar kedua di dunia, turun 31,8% menjadi 13,56 juta metrik ton, berdasarkan data Bigmint. Ini merupakan tingkat kontraksi tercepat dalam 15 bulan terakhir, serta penurunan berturut-turut pertama sejak Juli 2023.

Meski diharapkan ada peningkatan pembelian India dalam beberapa pekan mendatang, hal ini tidak cukup untuk mendorong total impor tahunan melebihi level 2023. Pengiriman diperkirakan akan turun pada dua bulan terakhir tahun 2024 karena tingginya stok di pelabuhan.

"Terlepas dari rendahnya aktivitas industri, para pedagang telah membeli jumlah besar batubara ke India," kata Vasudev Pamnani, direktur I-energy Natural Resources Ltd, sebuah perusahaan perdagangan batubara di India. Ia menambahkan bahwa impor batubara termal untuk tahun 2024 diperkirakan stabil di sekitar 176 juta ton.

Pengiriman batubara India, yang sebagian besar digunakan untuk pembangkitan listrik, selama setahun terakhir mengikuti pola pertumbuhan pengiriman oleh pengimpor terbesar, China, yang membantu menjaga harga internasional tetap tinggi.

Penurunan impor India pada Oktober menjadi perbedaan besar pertama antara impor oleh India dan China sejak pertengahan 2023. Sebaliknya, impor batubara termal dan metalurgi China naik 29% pada Oktober, terutama karena meningkatnya impor batubara termal, yang menempatkan pengiriman bahan bakar tersebut menuju rekor baru pada 2024.

Pembeli India yang sensitif terhadap harga cenderung memilih batubara domestik yang lebih murah dalam beberapa bulan terakhir. Namun, analis mencatat bahwa di China, batubara impor memiliki keunggulan harga dibandingkan batubara lokal.

Penurunan pembangkitan tenaga air di China pada September menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada batubara. Sebaliknya, peningkatan pembangkitan tenaga air dan surya di India telah mengurangi ketergantungan pada batubara, menurut data dari situs web pemerintah India dan China.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/research/20241119064651-128-589252/ebt-mulai-gantikan-energi-fosil-di-india-harga-batu-bara-meluncur

When will greenhouse gas emissions finally peak? Could be soon

Renewable energy capacity is growing rapidly, especially in China, where this rooftop solar array is installed. The increasing use of sources like wind and solar power is driving down greenhouse gas emissions around the globe.

For almost two centuries, greenhouse gas emissions have climbed steadily as humans have burned increasing amounts of oil, gas and coal. Now, climate scientists believe those emissions may finally be reaching a peak.

Thanks to the rapid growth of renewable energy, global emissions from fossil fuels could soon start to decline. The long-awaited peak is a key milestone in the effort to limit how hot the planet will get. Studies show emissions must peak and then rapidly decline to limit impacts like more intense heat waves and storms.

Many climate researchers speculated that annual emissions could fall in 2024, indicating global emissions had already peaked. But a new study finds emissions from burning fossil fuels are still likely to increase slightly this year, driven by growing demand for electricity.

Global leaders are currently discussing efforts to cut emissions at the COP29 climate summit in Baku, Azerbaijan. Despite countries' pledges to transition away from fossil fuels, global emissions have risen almost every year since the talks began. A decline in emissions could be a sign the negotiations are finally having an effect.

Even when emissions start to fall, the Earth will still be on track for extreme impacts from climate change. Any added greenhouse gases will keep warming the planet. Emissions would need to be cut roughly in half by 2035 to limit warming to 1.5 degrees Celsius, the key benchmark countries agreed to pursue in climate negotiations.

"We know that peaking is the start of the journey," says Neil Grant, a senior climate and energy analyst at Climate Analytics, a climate think tank.

"But peaking emissions would be a real sign of human agency. If we could say: look, we can turn the corner, that would highlight to me that we do have power and so it would be a hopeful thing for me."

Good news and bad news

The boom in renewable energy has largely been the result of economics: it's now generally cheaper to build a new solar project than a power plant that runs on coal or natural gas. Last year, countries deployed almost twice as much renewable energy capacity as the year before. China is leading the charge, accounting for around 60% of the new renewable energy capacity added worldwide in 2023.

The growing supply of solar and wind energy has begun to displace fossil fuels, but so far in 2024, it's been counteracted by a growing need for electricity. Economies are growing and airline and shipping traffic is on the rise. The increased use of artificial intelligence also requires intensive amounts of electricity to run data centers. Severe heat waves around the globe this year also raised the demand for air conditioning, a sign of how worsening climate impacts can make it even harder to cut emissions.

Much of this growing energy demand is being met with oil and natural gas. That means fossil fuel emissions are not yet dropping, despite the major expansion in renewable energy. As a result, global emissions are expected to rise by 0.8% in 2024, according to the Global Carbon Budget.

"Bad news: we are not declining yet," says Pierre Friedlingstein, one of the authors of the report and a professor at the University of Exeter.

"Good news: the growth rate is much lower than it was 10 years ago."

Emissions in the U.S. and the European Union have been declining for years, as those countries have shifted away from burning coal. In India, emissions are expected to grow by 4.6% this year, as the country industrializes and a growing middle class uses more energy. In China, emissions are expected to increase by only 0.2%, leading some to speculate the country's emissions will soon peak, ahead of the government's 2030 goal.

Peaking is only the beginning

While a peak in global emissions from burning fossil fuels may only be a few years away, it doesn't mean global temperatures will start falling. Countries will continue to add greenhouse gasses to the atmosphere, just at a slower rate. Those emissions will keep raising global temperatures. To stop temperatures from rising, greenhouse gas emissions need to fall to zero.

"At this point of peaking, your emissions are at the all-time high," Grant says. "That means that you're actually doing the most damage possible to the climate system per year. And so what matters most is how quickly you can get out of that high-damage zone."

It's like driving a car at dangerous speeds, Friedlingstein says. Hitting peak emissions is like taking your foot off the gas pedal.

"You still have to brake if you want to stop at some point, because there is a wall there and you're driving toward the wall," Friedlingstein says. "If you want to stop before the wall, you have to start braking."

At the COP29 climate summit, countries are negotiating new pledges to cut future emissions, in the hope of limiting warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels by 2100. Beyond that level, the world could see much more destructive storms and floods, as well as irreversible damage to ecosystems like coral reefs. Reaching that goal would require cutting emissions to zero by 2050, though countries' current pledges fall well short of that goal.

Still, a peak in emissions would mark an important turning point in global negotiations.

"We are still, to some extent, masters of our fates and we can control how much warming there is," Grant says.

Sumber :

https://www.npr.org/2024/11/13/nx-s1-5178085/climate-change-emissions-peak-cop29

Charted: Global GHG Emissions by Sector in 2023

Global greenhouse gas emissions set a new record in 2023, with data showing no indication of an emissions peak despite climate action measures. According to a recent report, there is a 50% chance that global warming will exceed 1.5°C on a consistent basis within the next six years.

In this graphic, we show greenhouse gas emissions by sector in 2023. Data was compiled by the United Nations.

New Record

Global greenhouse gas emissions hit 57.1 gigatonnes of carbon dioxide equivalent (GtCO₂e) in 2023, up 1.3% from 2022.

The power sector led in emissions, releasing 15.1 GtCO₂e, followed by the transport sector at 8.4 GtCO₂e. Agriculture and industry each added 6.5 GtCO₂e.

Sector Percentage Emissions (GtCO₂e)

Power 26% 15

Industry 11% 6

Transport 15% 9

Buildings 6% 3

Fuel production 10% 6

Industrial processes 9% 5

Agriculture 11% 6

Land use, land-use change, and forestry 7% 4

Waste & other 4% 2

Total 100% 57

In the power sector, fossil fuels are widely used to generate electricity, releasing large amounts of carbon dioxide and methane. In transport, gasoline and diesel power most vehicles, leading to substantial emissions.

To achieve the Paris Agreement goal of limiting warming to 1.5°C, UN projections indicate that global emissions must decrease by 7.5% annually through 2035.

Solar and wind energy technologies are expected to contribute 27% of the required emissions reductions by 2030. Forest management and conservation efforts could account for an additional 20% of reductions. Other strategies include improvements in energy efficiency, electrification, and fuel switching across buildings, transport, and industry.

Sumber :

https://www.visualcapitalist.com/charted-global-ghg-emissions-by-sector/

Bursa Karbon RI Disebut Sepi, Bos OJK Buka Suara

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan tentang kondisi bursa karbon atau IDXCarbon. Hal ini menyusul tanggapan sejumlah pihak yang menilai bursa karbon RI terbilang masih sepi. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai, bursa karbon Indonesia yang berada di bawah kewenangan OJK ini diibaratkan sebagai warung untuk menjual produk karbon.

"Jadi memang warungnya sudah setahun lebih, sudah baik menurut kami, sudah ada fasilitasnya, peraturannya, perizinannya. Cuma yang dijual belum ada. Kecuali memang yang terbatas dengan jumlah transaksi di sekitar Rp 50 miliar," kata Mahendra, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Mahendra mengatakan, dirinya mengharapkan bahwa produk-produk karbon yang diperjual-belikan ini bisa mengandalkan perusahaan pemerintah. Sebab, produk karbon itu adalah kewenangan pemerintah, mulai dari produk karbonnya, registrasinya, sertifikasinya, dan semua kebutuhan.

Di samping itu, Indonesia juga belum memiliki peraturan khusus berkaitan dengan batas atas emisi maksimum. Menurutnya, hal ini sangat diperlukan dalam membentuk ekosistem untuk permintaan atau pembeli bursa karbon itu sendiri

"Di sisi permintaan, juga diperlukan ekosistem. Sampai saat ini belum ada peraturan berkaitan dengan apa yang disebut batas atas emisi maksimum. Dari industri, dari pelaku usaha, macem-macem, sehingga tidak ada insentif dan disinsentif untuk melakukan pengurangan emisi karbon," ujarnya.

Hal tersebut juga termasuk dengan kebijakan pajak karbon yang hingga saat ini belum ditetapkan, yakni bagaimana konsumen, pengusaha, dan proses bisnisnya untuk mengurangi emisi karbon atau membayar pajak. Hal ini diperlukan untuk mendorong geliat industri pajak karbon.

"Untuk mendorong bagi transaksi di pasar karbon yang tidak dapat memenuhi, dia mencarinya di bursa karbon. Jadi dari segi pasokan maupun dari segi permintaan, ini diperlukan kebijakan yang terintegrasi. Sehingga, produknya bisa masuk dan kemudian aktivitasnya juga berjalan baik," kata dia.

Indonesia sendiri disebut-sebut memiliki potensi jumbo untuk daya tampung karbon yakni hingga 577 juta ton kredit karbon. Mahendra berharap, potensi ini bisa segera dimanfaatkan dan masuk ke dalam pasokan produk yang diperdagangkan di bursa karbon.

"Kami tentu sangat berharap hal ini bisa direalisasi sehingga aktivitas dan transaksi setelah volumenya dapat meningkat dengan baik," tutupnya.

Sebagai informasi, Perdagangan bursa karbon Indonesia telah berjalan satu tahun. Dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 613.894 ton karbondioksida ekuivalen yang telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37 miliar.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan dalam satu tahun terakhir, perkembangan bursa karbon Indonesia menunjukkan ke arah positif dan mendapatkan respons yang baik dari pelaku pasar. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, pengguna jasa karbon mengalami kenaikan.

"Sejak 26 sep 2023, pengguna jasa karbon mengalami kenaikan. Dari awal sebanyak 16 pengguna jasa pertama saat ini sudah ada 81 pengguna jasa," kata Iman dalam acara Peringatan Satu Tahun Berdirinya Bursa Karbon Indonesia, Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/10/2024).

"Saat ini tercatat 1,7 juta ton CO2 ekuivalen unit karbon SPE-GRK (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca) yang terdaftar di bursa karbon dan sebanyak 613.894 ton CO2 ekuivalen yang telah diperdagangkan dengan nilai lebih dari Rp 37 miliar," sambungnya.

Lebih lanjut, dari total karbon yang diperdagangkan itu, ada lebih dari 420.150 ton unit karbon yang digunakan untuk pengimbangan (offset) dari proses retirement. Iman menjelaskan sampai dengan hari ini, terdapat 3 proyek unit karbon yang telah terdaftar dan dapat diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia. Pertama, Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 dari PT Pertamina Geothermal Energi Tbk yang diperjualbelikan oleh PT Pertamina Power Indonesia.

Kedua, pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas gumi atau PLTGU Muara Karang Blok 3 milik PT PLN Nusantara Power. Terakhir, pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM Gunung Mugu yang terdaftar atas nama PT PLN Indonesia Power.

Sumber :

https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-7645085/bursa-karbon-ri-disebut-sepi-bos-ojk-buka-suara.

Indonesia Dukung Pasar Kredit Karbon dan Perdagangan Digital

Indonesia berkomitmen mendukung pertumbuhan pasar kredit karbon di Asia – Pasifik. Indonesia juga mendukung perdagangan digital dengan terus melakukan digitalisasi, termasuk dalam hal fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur digital.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dalam Dialog Pemimpin APEC dengan Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) pada Jumat, (15/11) di Lima, Peru. Forum ini merupakan rangkaian kegiatan APEC Economic Leaders’Week (AELW) 2024. Forum dibuka Presiden Peru Dina Boluarte dan dihadiri Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Turut hadir, perwakilan ABAC Indonesia serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Kami memandang pasar kredit karbon yang saling terhubung di kawasan Asia – Pasifik merupakan hal yang penting dalam mendukung menuju transisi energi bersih dan berkeadilan. Hal itu tidak hanya bermanfaat bagi kawasan, tetapi juga Indonesia,” kata Mendag Budi.

Forum dialog membahas rekomendasi ABAC, seperti Innovative Funding Instrument melalui Currency Basket Indexed – Bonds, Interoperable Carbon Credit Markets, dan Trade Digitalization Digital Infrastructure. Diskusi juga menyoroti potensi Indonesia untuk mengembangkan bursa perdagangan karbon dan kredit karbon yang saling terhubung (interoperable) di tingkat regional.

Terkait gagasan pembiayaan inovatif, Mendag Budi menyampaikan perlu adanya elaborasi terkait usulan ini agar juga dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selanjutnya, merujuk pernyataan Special Envoy for Energy and the Environment untuk COP29, jumlah kredit karbon Indonesia mencapai 577 juta ton karbon. Oleh karena itu, perlu optimalisasi dan interoperabilitas bursa perdagangan karbon untuk mendatangkan manfaat besar bagi Indonesia.

Pada forum tersebut, para perwakilan dunia usaha juga menyampaikan, Indonesia merupakan negara yang sangat potensial dan menarik bagi investor.

Di dalam negeri, Indonesia sangat fokus dengan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara domestik dan 43,2 persen melalui kolaborasi internasional. Di sektor kehutanan, Indonesia berhasil mengurangi tingkat kebakaran hutan hingga 82 persen.

Deforestasi hutan di Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia juga merestorasi ekosistem hutan mangrove yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Indonesia memiliki lebih dari 20 persen total area mangrove dunia sebesar 3,3 juta hektare.

Salah satu bukti komitmen Indonesia dalam perdagangan karbon terefleksikan dalam kebijakan nasional Indonesia, yaitu melalui pembentukan Badan Karbon Nasional. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi pada sektor publik dan swasta dalam penanggulangan dampak perubahan iklim.

Mendag Budi juga menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023. Bursa karbon diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ini menunjukkan bahwa Indonesia bergerak progresif memulai kebijakan pasar karbon dari dalam negeri. Ke depannya, diharapkan dapat mendukung pasar kredit karbon yang terhubung dengan ekonomi – ekonomi APEC.

Terkait perdagangan digital, Mendag Budi menyampaikan, diskusi pada forum tersebut menekankan pentingnya paperless trade. Dalam hal ini, Mendag Budi menjelaskan, Indonesia terus melakukan digitalisasi termasuk dalam hal fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur digital.

Hal itu penting dilakukan guna mengatasi kesenjangan digital masyarakat, pengembangan perdagangan secara elektronik (niaga-el), dan membangun ekosistem layanan keuangan digital. Apalagi di era saat ini, niaga-el dan keuangan digital sangat dibutuhkan untukpengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mendag Budi juga mengatakan, perdagangan digital lintas batas merupakan keniscayaan dalam perdagangan internasional. “Keseriusan Indonesia membangun infrastruktur perdagangan digital diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, agile,dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan yang optimal terhadap keamanan dan privasi data masyarakat,” urainya.

Pada 2023, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan USD 90 miliar, naik 13 persen dibandingkan tahun 2022 yang senilai USD 80 miliar. Besaran nilai tersebut mencakup pula transaksi niaga-el, travel daring, dan teknologi finansial (tekfin).

Sumber: 

kemendag.go.id

https://sawitindonesia.com/indonesia-dukung-pasar-kredit-karbon-dan-perdagangan-digital/

Inisiatif Hijau sebagai Sedekah Ilmu demi Bumi sebagai Titipan Anak Cucu

Bumi adalah rumah bersama yang kita warisi dari generasi sebelumnya dan kita pinjam dari generasi mendatang. Dalam konteks ini, menjaga keberlanjutan lingkungan bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban moral untuk memastikan bahwa anak cucu kita dapat hidup di planet yang sehat dan layak huni. Salah satu cara untuk memenuhi tanggung jawab ini adalah melalui inisiatif hijau yang tidak hanya fokus pada aksi nyata, tetapi juga pada penyebaran ilmu sebagai bentuk sedekah yang membawa manfaat jangka panjang.

Mengapa Sedekah Ilmu Penting untuk Inisiatif Hijau?

Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan menuju perubahan. Dalam upaya menciptakan masa depan yang berkelanjutan, penyebaran pengetahuan mengenai inisiatif hijau adalah kunci untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Berikut beberapa alasan mengapa sedekah ilmu sangat penting:

1. Meningkatkan Kesadaran
   Banyak orang belum menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan. Melalui sedekah ilmu, kita dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati.

2. Menginspirasi Aksi Nyata
   Ilmu yang dibagikan dapat menginspirasi tindakan nyata, seperti mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, atau beralih ke energi terbarukan. Aksi ini, meskipun kecil, memiliki dampak kolektif yang besar.

3. Memperkuat Keberlanjutan Jangka Panjang
   Dengan menyebarkan pengetahuan, kita membangun generasi yang lebih peduli lingkungan. Anak cucu kita akan memiliki bekal untuk melanjutkan inisiatif hijau ini, sehingga keberlanjutan dapat terus terjaga.

Bentuk-Bentuk Sedekah Ilmu dalam Inisiatif Hijau

Ada banyak cara untuk bersedekah ilmu demi mendukung inisiatif hijau. Berikut beberapa bentuk yang dapat dilakukan:

1. Edukasi Lingkungan di Sekolah dan Komunitas
   Mengadakan seminar, pelatihan, atau lokakarya di sekolah dan komunitas adalah cara efektif untuk menyebarkan ilmu tentang keberlanjutan. Misalnya, mengajarkan anak-anak cara mendaur ulang atau pentingnya menanam pohon.

2. Konten Edukasi Digital
   Di era digital, platform media sosial dan blog bisa menjadi alat untuk berbagi ilmu. Konten berupa artikel, video, atau infografik tentang tips hidup ramah lingkungan dapat menjangkau lebih banyak orang.

3. Buku dan Publikasi
   Membuat buku panduan sederhana atau leaflet tentang praktik hijau dapat menjadi cara efektif untuk menyebarkan ilmu. Misalnya, buku panduan tentang pertanian berkelanjutan atau cara membuat kompos di rumah.

4. Kolaborasi dengan Komunitas Lokal
   Bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menjalankan program berbasis lingkungan, seperti pelatihan tentang pengelolaan sampah atau penggunaan energi terbarukan, dapat memberdayakan masyarakat setempat.

Menjaga Bumi sebagai Titipan Anak Cucu

Sedekah ilmu dalam inisiatif hijau bukan hanya tentang menyebarkan pengetahuan, tetapi juga tentang menanamkan kesadaran bahwa bumi adalah titipan yang harus kita jaga. Anak cucu kita berhak mewarisi lingkungan yang sehat, bersih, dan lestari.

Untuk mencapai ini, kita perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip berikut ke dalam kehidupan sehari-hari:

1. Hidup Minimalis dan Berkelanjutan
   Mengurangi konsumsi berlebihan, mendaur ulang, dan memanfaatkan barang dengan bijak adalah langkah sederhana namun efektif untuk menjaga bumi.

2. Berinvestasi pada Energi Terbarukan
   Mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin adalah langkah nyata untuk mengurangi emisi karbon.

3. Melibatkan Generasi Muda
   Anak-anak dan remaja adalah agen perubahan masa depan. Dengan melibatkan mereka dalam inisiatif hijau, kita tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab sejak dini.

4. Kolaborasi Antar Generasi
   Melibatkan generasi tua dan muda dalam dialog dan aksi lingkungan menciptakan kesinambungan dalam upaya menjaga bumi.

Menanam Ilmu, Menuai Keberlanjutan

Inisiatif hijau sebagai bentuk sedekah ilmu adalah cara kita menanamkan nilai keberlanjutan untuk masa depan. Dengan berbagi pengetahuan dan menginspirasi tindakan, kita tidak hanya membantu menjaga bumi, tetapi juga memberikan warisan yang berharga bagi anak cucu kita.

Bumi adalah titipan, dan tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sebaik-baiknya. Melalui inisiatif hijau yang berlandaskan sedekah ilmu, kita berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, di mana keseimbangan alam dan kehidupan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Mari mulai dari langkah kecil hari ini untuk masa depan yang lebih hijau dan lebih baik.

Argentina Cabut dari Negosiasi Iklim COP29, AS Diduga Akan Menyusul

Argentina memutuskan mundur dari seluruh kegiatan negosiasi perubahan iklim di arena COP29, Baku, Azerbaijan.

Argentina di bawah kepemimpinan Presiden Javier Milei sejak awal mengatakan tidak mempercayai konsep perubahan iklim sebagai dampak industrialisasi dan tindakan manusia. Menurut Presiden Milei, perubahan iklim adalah fenomena cuaca biasa.

Mundurnya Argentina menimbulkan kecaman termasuk dari pegiat asal negara itu di COP29.

"Pemerintah Argentina mundur dari negosiasi COP29, bukan perjanjiannya. Jadi, ini tindakan simbolis saja. Yang terjadi adalah menyingkirkan negara ini dari pembicaraan penting tentang pendanaan iklim," kata Anabella Rosemberg penasihat senior di Climate Action Network International, Kamis (14/11).

"Sulit dipahami bagaimana negara yang rentan terhadap krisis iklim seperti Argentina justru mundur dari dukungan finansial yang dinegosiasikan di COP29 ini," lanjut dia.

Mundurnya Argentina meninggalkan pertanyaan apakah negara lain akan mengikuti jejak mereka.

Pandangan ditujukan ke arah Amerika Serikat yang baru memilih presiden awal bulan ini. Donald Trump yang terpilih untuk periode keduanya dikenal sebagai sosok yang juga anti-iklim dan dipandang anti-sains.

Delegasi AS di arena COP29 sudah menyatakan bahwa mereka bersiap untuk mundur dari arena diplomasi karena arah kebijakan Trump ini, sebagaimana sudah terjadi pada periode pertama jabatannya tahun 2017-2020. Yang jelas, dari pengalaman sebelumnya di bawah Trump anggaran iklim untuk dunia berkurang drastis.

"Saat ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu anggaran yang dikeluarkan (AS) sekitar USD2 miliar. Waktu Presiden Biden masuk, sampai dengan akhir masa jabatannya anggarannya USD11 miliar, kami yakin target ini akan tercapai di 2024," kata Ali Zaid, penasehat iklim Presiden Biden kepada wartawan di arena COP29 (13/11).

Anggaran iklim AS sangat penting bagi dunia, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. AS mengeluarkan anggaran tersebut untuk kerjasama internasional dan bilateral.

Sumber :

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20241114155107-641-1166657/argentina-cabut-dari-negosiasi-iklim-cop29-as-diduga-akan-menyusul#goog_rewarded.

Pertamina Manfaatkan Proyek Carbon Market untuk Kejar Target NZE

PT Pertamina (Persero) mulai membuka peluang bisnis karbon dalam mengadaptasi semangat transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

CEO Pertamina New and Renewable Energy, John Anis dalam sesi panel di COP 29, Baku, Azerbaijan mengatakan Pertamina punya sejumlah strategi untuk pengembangan bisnis karbon.

Dalam paparannya, John menyoroti potensi besar dari perdagangan karbon bagi perusahaan energi dan manfaatnya yang signifikan bagi lingkungan.

Indonesia memiliki potensi yang tidak kalah besar. Salah satunya melalui solusi berbasis teknologi energi terbarukan serta proyek konservasi mangrove yang dilakukan Pertamina bekerja sama dengan mitra strategis.

"Kami memiliki dua pendekatan utama dalam perdagangan karbon: yang pertama adalah solusi berbasis teknologi, seperti energi terbarukan yang telah kami kembangkan. Di sisi lain, ada solusi berbasis alam, di mana kami berkolaborasi dengan mitra strategis dalam berbagai proyek, seperti konservasi mangrove, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk diformulasikan ke dalam bentuk kredit karbon," kata John, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

Dengan permintaan yang terus meningkat dan proyeksi harga karbon yang semakin kompetitif di pasar global, termasuk Indonesia, John menekankan bahwa potensi perdagangan karbon di masa depan sangat menjanjikan.

"Pasar karbon di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama ketika pemerintah mulai memperkenalkan mekanisme penyimpanan karbon secara lebih luas di tahun-tahun mendatang," kata John.

PNRE juga menunjukkan komitmennya dalam mengurangi emisi domestik melalui berbagai inisiatif, seperti efisiensi energi di seluruh unit operasionalnya, eliminasi rutinitas zero flaring, dan penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture Utilization and Storage/CCUS). Menurut John, ini bukan hanya tentang memenuhi target, tetapi bagaimana Pertamina bisa menciptakan bisnis yang selaras dengan masa depan rendah emisi dan mendukung transisi energi yang berkelanjutan.

Dalam kolaborasinya dengan mitra internasional seperti ExxonMobil dan perusahaan Jepang, PNRE juga fokus pada pengembangan proyek penyimpanan CO2, dengan memanfaatkan reservoir minyak dan gas yang sudah tidak aktif di Indonesia. John menjelaskan, potensi penyimpanan karbon ini mencapai hingga 5 gigaton CO2, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi pengurangan emisi Indonesia di masa depan.

John juga menyoroti pentingnya kontribusi perusahaan dalam mendukung berbagai acara net zero melalui kompensasi kredit karbon dan mengadopsi sertifikasi net zero untuk kegiatan internal.

"Generasi muda sekarang semakin peduli dan ingin berkontribusi dalam pengelolaan risiko lingkungan. Langkah ini membuktikan bahwa Pertamina tidak hanya berfokus pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga pada masa depan yang lebih hijau," kata John.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pertamina menunjukkan posisinya sebagai pemimpin di industri energi yang berkomitmen pada bisnis berkelanjutan dan berperan aktif dalam upaya global mengurangi emisi karbon.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Sumber :

https://finance.detik.com/ekonomi-hijau/d-7636226/pertamina-manfaatkan-proyek-carbon-market-untuk-kejar-target-nze.

Indonesia Telah Lampaui Kouta Target Deforestasi

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengungkapkan, kuota deforestasi Indonesia telah terlampaui. Berdasarkan dokumen Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, deforestasi Indonesia sampai 2019 sudah mencapai 4,8 juta hektare.  

Di satu sisi, target pengurangan laju deforestasi dalam komitmen FOLU Net Sink 2030 adalah 4,22 juta hektare hingga 2030. 

Artinya, kuota deforestasi Indonesia sudah terlampaui atau minus 577.000 hektare.  Padahal, upaya restorasi dan rehabilitasi lahan membutuhkan waktu sangat lama. 

"Dan seringkali tidak mampu mengembalikan ekosistem ke kondisi semula, seperti ekosistem gambut dan mangrove," kata Nadia, dikutip dari siaran pers, Rabu (13/11/2024). 

Nadia menjelaskan untuk  mencapai target iklim dalam Nationally Determined Contribution (NDC), pencegahan deforestasi harus diutamakan dengan menerapkan kebijakan yang tepat.

"Mengandalkan restorasi dan rehabilitasi saja akan mempersulit pencapaian komitmen iklim Indonesia. Cegah dulu, baru restorasi," kata Nadia. 

Untuk mencegah dan mengembalikan hutan yang hilang, Nadia mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera bergabung dengan Kemitraan Forest and Climate Leaders (FLCP).

Nadia mengungkapkan, FLCP merupakan inisiatif untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya hutan pada tahun 2030. 

"Padahal dalam pernyataan-pernyataan para kepala dan pejabat negara dalam panel di COP29 beberapa kali menyebutkan Indonesia sebagai champions dalam inisiatif FOLU Net Sink 2030," kata Nadia. 

Bergabungnya Indonesia dalam kemitraan dapat memastikan mobilisasi pendanaan dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dan pemilik hutan tropis untuk melindungi hutan. 

Sehingga hal tersebut dapat mencapai target iklim global yang tercantum dalam Perjanjian Paris.

Sumber :

https://lestari.kompas.com/read/2024/11/15/110000086/indonesia-telah-lampaui-kouta-target-deforestasi.

Apa Itu "Net Zero" yang Jadi Sorotan Saat Krisis Iklim Kian Parah?

Istilah "net zero emission" semakin sering digaungkan di tengah krisis iklim yang semakin parah. Apa sebetulnya "net zero emission?"

Istilah ini juga jadi salah satu sorotan dalam COP29, konferensi iklim tahunan dunia yang digelar di Baku, Azerbaijan tahun ini sebagai salah satu upaya utama melawan perubahan iklim.

Net zero emission merujuk pada kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer hanya menyisakan sedikit emisi residu yang dapat diserap secara alami oleh ekosistem, atau melalui teknologi penyerapan karbon, sehingga kadar karbon di atmosfer menjadi nol bersih.

Studi-studi menunjukkan pentingnya pencapaian net zero untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim, agar suhu global tidak meningkat lebih dari 1,5 derajat Celsius dari level pra-industri.

Emisi global perlu turun hingga 45 persen pada tahun 2030 dan mencapai net zero pada tahun 2050. Saat ini, suhu bumi telah meningkat sekitar 1,2 derajat Celsius sejak akhir abad ke-19 dan dengan emisi yang terus naik, langkah-langkah mendesak semakin dibutuhkan.

"Mengganti pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, gas, dan minyak yang menimbulkan polusi dengan energi dari sumber terbarukan, seperti angin atau matahari, akan mengurangi emisi karbon secara drastis," demikian penjelasan PBB dalam laman resminya, dikutip Senin (11/11).

Hingga Juni 2024, sebanyak 107 negara telah berkomitmen untuk mencapai net zero dalam undang-undang, kebijakan, atau janji resmi mereka. Negara-negara ini adalah yang bertanggung jawab atas sekitar 82 persen emisi global.

Namun, meskipun janji dan komitmen semakin banyak, langkah konkret yang dibutuhkan masih belum memadai. PBB memperingatkan bahwa jika seluruh komitmen saat ini dilaksanakan, emisi global hanya akan turun sekitar 2,6 persen pada 2030 dibandingkan level 2019.

"Transisi menuju dunia tanpa emisi karbon adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Hal ini menuntut transformasi total dalam cara kita berproduksi, mengonsumsi, dan bergerak. Sektor energi merupakan sumber sekitar tiga perempat emisi gas rumah kaca saat ini dan memegang kunci untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim," tulis PBB.

Untuk mencapai target 1,5 derajat Celsius, diperlukan penurunan hingga 43 persen. Guna mempercepat langkah ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membentuk Kelompok Ahli Tingkat Tinggi pada 2022 untuk menetapkan standar lebih ketat dan mempercepat implementasi komitmen dari sektor non-pemerintah.

Target net zero Indonesia

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon. Pemerintah mematok target nol emisi karbon tahun 2060.

Namun demikian, pada gelaran COP28 di Dubai tahun lalu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan suntikan investasi sebesar kurang lebih US$1 triliun (sekitar Rp15 ribu triliun) untuk mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon tahun 2060.

Jokowi mengatakan Indonesia saat ini ingin bekerja keras mencapai target net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat, Namun begitu, menurut Jokowi upaya untuk mencapai target itu butuh dana yang tidak sedikit.

"Semua upaya tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar, negara-negara yang sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Indonesia butuh investasi lebih dari US$1 triliun untuk Net Zero Emission 2060," kata Jokowi dalam pidatonya di COP28 tahun lalu.

Oleh karena itu, Jokowi mengajak negara-negara sahabat hingga pihak swasta untuk berkolaborasi bersama untuk bisa mencapai target tersebut.

Sumber

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20241113114045-641-1166067/apa-itu-net-zero-yang-jadi-sorotan-saat-krisis-iklim-kian-parah#goog_rewarded.

Disebut Solusi Palsu, Biaya Penangkapan Karbon Lebih Mahal dari Pembangkit EBT

Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan teknologi penangkapan karbon, yang tengah digencarkan pemerintah Indonesia, merupakan solusi palsu dalam transisi energi. Pengembangan teknologi  Carbon Capture Storage (CCS) bahkan lebih mahal dibandingkan membangun pembangkit energi baru terbarukan.  

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan teknologi CCS merupakan solusi palsu karena hanya akan membuat perusahaan untuk tetap menggunakan energi fosil.  Padahal seharusnya pemerintah mendorong industri untuk menggunakan energi bersih. 

Selain itu, investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan CCS/CCUS jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan investasi di EBT, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia. Berdasarkan hasil perhitungan Celios, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan CCUS akan membutuhkan investasi lebih dari Rp 30,2 juta per kilowatt hour (KWh) pada 2020 dan lebih dari Rp 22 juta /KWh pada 2050. 

Nilai investasi tersebut jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan investasi energi terbarukan seperti PLTS skala utilitas maupun industri yang hanya membutuhkan Rp 6 juta/KWh pada tahun 2050. 

"Bukti CCUS secara keekonomian tidak layak," ujarnya dalam diskusi publik, di Jakarta, Rabu (13/11). 

Rawan Bocor 

Selain itu, dia mengatakan, penggunaan CCS/CCUS juga dapat membahayakan masyarakat akibat potensi kebocoran pipa. Bhima mencontohkan kebocoran pipa gas CCS di Amerika setidaknya menyebabkan 40 orang dilarikan ke rumah sakit. 

Posisi Indonesia yang terletak di cincin api dunia atau ring of fire juga memperbesar risiko kebocoran gas karena rawan gempa. "Jadi kalau karbonnya ditaruh di bawah sini, ekstra mahal untuk menjaga biar dia nggak bocor, ini siapa yang menanggungnya," ucapnya. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya, Arifin Tasrif, juga pernah menyatakan bahwa teknologi CCS mahal. 

"Rencana implementasi CCS/CCUS sekarang masih mahal, tapi memang harus kita coba. sesuatu kalau baru dicoba kan memang mahal," ujar Arifin dalam keterangan, Selasa (6/8). 

Arifin mencontohkan salah satu proyek yang berjalan yaitu di Pemurnian Gas Alam, Gundih Jawa Timur, membutuhkan biaya US$ 43-53 per ton CO2, dengan total 0,3 juta ton CO2 per tahun dan investasi injeksi US$ 105 juta. Contoh lainnya yaitu produksi LNG Bintuni, Papua Barat sebesar US$ 33 per ton CO2 dengan total 2,5-3,3 juta ton CO2 per tahun dan investasi injeksi sebesar US$ 948 juta. 

Kemudian Produksi LNG di Masela, NTT, US$ 26 per ton CO2 dengan total 3,5 juta ton CO2 per tahun dan investasi injeksi sebesar US$ 1,4 miliar. Terakhir, Gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME), Tanjung Enim Sumatera Selatan, sebesar US$ 50-55 per ton CO2 dengan total 3 juta ton CO2 per tahun dan investasi injeksi mencapai US$ 1,6 miliar. 

Meski begitu, Arifin memastikan bahwa pemerintah tetap memiliki komitmen besar untuk mengimplementasikan teknologi CCS/CCUS. Teknologi ini diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam menekan jejak karbon negara yang dikenal sebagai salah satu penghasil emisi terbesar di dunia.

Sumber 

https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/673463082ad28/disebut-solusi-palsu-biaya-penangkapan-karbon-lebih-mahal-dari-pembangkit-ebt

Emisi Karbon Global Capai Rekor Tertinggi pada Tahun 2024

Emisi karbon global dari bahan bakar fosil telah mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024, demikian menurut laporan terbaru dari tim ilmuwan Global Carbon Project yang berbasis di Inggris.

Laporan bertajuk "Anggaran Karbon Global 2024" itu memproyeksikan emisi karbon dioksida (CO2) dari pembakaran dan penggunaan bahan bakar fosil sebesar 37,4 miliar ton, naik 0,8% dari tahun 2023.

Selain emisi dari penggunaan bahan bakar fosil, laporan tersebut juga mengungkap proyeksi emisi dari perubahan penggunaan lahan (seperti deforestasi) sebesar 4,2 miliar ton, sehingga total emisi CO2 diproyeksikan mencapai 41,6 miliar ton pada tahun 2024, meningkat dari 40,6 miliar ton pada tahun lalu.

Laporan ini muncul di tengah berlangsungnya KTT Iklim PBB COP29 di Baku, Azerbaijan, di mana negara-negara menegosiasikan cara untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Paris 2015 dan mempercepat pengurangan emisi menuju "net zero" atau nol emisi karbon guna membatasi kenaikan suhu global.

"Waktu hampir habis untuk memenuhi target Perjanjian Paris - dan para pemimpin dunia yang bertemu di COP29 harus melakukan pengurangan emisi bahan bakar fosil secara cepat dan mendalam, agar kita memiliki peluang untuk tetap berada di bawah 2 derajat Celsius, dari tingkat pemanasan pra-industri," ujar Pierre Friedlingstein dari Exeter's Global Systems Institute, yang memimpin penelitian tersebut.

Emisi kembali meningkat setelah satu dekade stagnan

Sementara emisi CO2 dari bahan bakar fosil meningkat dalam 10 tahun terakhir, emisi CO2 dari perubahan penggunaan lahan justru rata-rata mengalami penurunan, sehingga menjaga total emisi relatif stabil selama periode itu, kata laporan tersebut.

Namun tahun ini, emisi karbon dari bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan diperkirakan akan meningkat. Hal ini sebagian disebabkan oleh kekeringan, dan emisi dari deforestasi serta kebakaran hutan yang dipicu oleh pola cuaca El Nino pada 2023-2024.

Dengan lebih dari 40 miliar ton CO2 yang dilepaskan setiap tahunnya, tingkat karbon di atmosfer terus meningkat, dan itu mendorong pemanasan global yang berbahaya.

Tahun 2024 juga diprediksi akan jadi tahun terpanas yang pernah tercatat, siap melampaui rekor suhu panas pada 2023, dengan beberapa bulan berturut-turut mencatatkan suhu lebih dari 1,5 derajat Celsius.

Dengan tingkat emisi saat ini, 120 ilmuwan yang berkontribusi dalam laporan Anggaran Karbon Global tersebut memperkirakan kemungkinan kenaikan suhu global melebihi 1,5 derajat Celsius dalam waktu sekitar enam tahun.

Pada 2024, peristiwa cuaca ekstrem terkait pemanasan global, termasuk gelombang panas yang mematikan, banjir besar, badai tropis, kebakaran hutan, dan kekeringan ekstrem, telah menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi manusia.

"Dampak perubahan iklim menjadi semakin dramatis, tapi kami masih belum melihat tanda-tanda bahwa pembakaran bahan bakar fosil ini telah mencapai puncaknya," kata Friedlingstein.

Meski emisi meningkat, upaya iklim membuahkan hasil

Corinne Le Quere, Royal Society Research Professor di Exeter University's School of Environmental Sciences, mengatakan data terbaru juga menunjukkan bukti adanya "aksi iklim yang efektif dan meluas."

"Penetrasi energi terbarukan dan mobil listrik yang terus meningkat dalam menggantikan bahan bakar fosil, serta penurunan emisi deforestasi dalam beberapa dekade terakhir" telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya, ujarnya.

"Ada banyak tanda-tanda kemajuan positif di tingkat negara, dan ada keyakinan bahwa puncak emisi fosil CO2 global semakin dekat, tetapi puncak global itu masih tetap sulit dipahami," kata Glen Peters, dari Pusat Penelitian Iklim Internasional CICERO di Oslo.

Para peneliti merujuk pada 22 negara, termasuk banyak negara di Eropa, Amerika Serikat dan Inggris, di mana emisi bahan bakar fosil di wilayah itu telah menurun selama satu dekade terakhir, bahkan ekonomi mereka semakin tumbuh.

"Kemajuan di semua negara itu perlu dipercepat untuk menurunkan emisi global menuju nol emisi karbon," kata Peters.

Sumber 

https://news.detik.com/dw/d-7638696/emisi-karbon-global-capai-rekor-tertinggi-pada-tahun-2024.

Menteri Lingkungan Hidup Buka-bukaan 3 Misi RI di COP 29

Paviliun Indonesia di ajang COP 29 telah resmi dibuka. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan ada tiga hal utama yang menjadi tujuan Paviliun Indonesia ikut mejeng di ajang Pertemuan Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau COP 29 UNFCCC yang digelar di Kota Baku, Azerbaijan.

Hanif mengatakan tujuan yang pertama Paviliun Indonesia didirikan adalah untuk melakukan soft diplomacy untuk memperkuat aksi, strategi, dan inovasi iklim Indonesia di panggung dunia.

"Kami ingin berbagi perjalanan, pencapaian, dan bahkan tantangan kami, dalam semangat transparansi dan kolaborasi," beber Hanif saat membuka Paviliun Indonesia di Baku Olympic Stadium, Senin (11/11/2024).

Kedua, paviliun ini bertujuan untuk mempromosikan program pengendalian perubahan iklim Indonesia secara konstruktif, integratif, dan elaboratif.

"Kami percaya bahwa dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil, kami dapat menciptakan pendekatan yang komprehensif dan inklusif untuk mengatasi tantangan iklim," ungkap Hanif.

Terakhir, Paviliun Indonesia merupakan platform untuk mengeksplorasi ide-ide baru, menjalin kemitraan baru, dan menciptakan peluang yang memperkuat ketahanan iklim di Indonesia dan sekitarnya.

Hanif memaparkan tema Paviliun Indonesia di COP 29 adalah, 'Berkelanjutan, Lebih Kuat Bersama.' Konsep ini menggarisbawahi keyakinan Indonesia bahwa hanya melalui kerja sama antar negara, antar sektor, dan antar komunitas dunia dapat mencapai tingkat ambisi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan iklim secara langsung.

"Hari ini, kami membuka ruang yang melampaui ruang negosiasi tradisional. Paviliun ini akan menjadi tempat dialog bertemu aksi, tempat ide dipertukarkan secara bebas, dan tempat berbagai pemangku kepentingan dapat bergabung untuk memajukan solusi iklim," beber Hanif.

Sumber :

https://finance.detik.com/ekonomi-hijau/d-7633440/menteri-lingkungan-hidup-buka-bukaan-3-misi-ri-di-cop-29.

Hashim Bawa Pesan Prabowo untuk Dunia: Ekonomi yang Hijau dan Inklusif

Sejumlah kepala negara dan pemerintahan menyampaikan pernyataan nasional di COP29 hari ini di Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11/24). Hashim Djojohadikusumo menjadi wakil Indonesia dalam menyampaikan pernyataan nasional mewakili Presiden Prabowo Subianto yang tengah dalam kegiatan internasional lainnya.

Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim tersebut menyampaikan bahwa Indonesia akan terus meningkatkan aksi iklimnya sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif untuk masyarakat.

"Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 8% per tahun sekaligus memastikan pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif bagi seluruh rakyat kami." kata Hashim di Plenary Hall Caspian, Baku Stadium.

Hashim menyampaikan, visi pertumbuhan ekonomi 8% tersebut akan menyertakan ambisi Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca menuju nol pada tahun 2060 dan menghindari satu miliar ton emisi karbon.

Dalam pidatonya yang kurang dari tiga menit, Hashim menjelaskan kepada para wakil pemerintahan yang hadir, bahwa Indonesia berniat membangun 75% kapasitas pembangkit listrik baru yang bersumber dari energi bersih dalam 15 tahun ke depan. Hal ini menjadi salah satu bukti keseriusan Indonesia meninggalkan energi fosil secara bertahap.

Selain itu, Indonesia juga akan membangun 70.000 km jaringan transmisi cerdas untuk mentransmisikan energi ke seluruh pulau utama dan terpadat di Indonesia.

Transmisi cerdas penting karena energi terbarukan sering kali tidak stabil, seperti produksi tenaga surya yang tergantung cuaca. Jaringan transmisi cerdas akan membantu mengatasi masalah ini dengan menyesuaikan aliran daya secara otomatis dan mengarahkan energi ke area yang paling membutuhkan, menjaga keseimbangan dan keandalan sistem energi yang lebih ramah lingkungan.

"Indonesia juga akan mengembangkan jaringan cerdas hijau, menambahkan 42 gigawatt tenaga angin dan matahari, melipatgandakan kapasitas energi menjadi total 75 gigawatt." kata Hashim.

Hashim bilang, energi bersih yang terjangkau akan disediakan untuk mempercepat pertumbuhan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memastikan ketahanan pangan, dan menghilangkan kemiskinan.

Selain itu, pemerintah juga akan merehabilitasi lebih dari 12 juta hektar hutan yang rusak parah dari waktu ke waktu. Termasuk merevitalisasi lahan yang rusak untuk meningkatkan produksi pangan, melindungi lautan, dan memberdayakan masyarakat lokal demi ketahanan iklim dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan yang berkualitas.

"Kami perlu memobilisasi sumber daya global dalam hal teknologi, keuangan, dan investasi, membentuk front persatuan untuk memerangi pemanasan global dan merebut kembali hak umat manusia untuk bertahan hidup." kata Hashim.

Tak lupa, Hashim juga menyampaikan langkah Indonesia dalam perdagangan karbon. Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon, didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang signifikan.

"Kami juga berkomitmen untuk mengembangkan pasar karbon yang kuat, dimulai dengan mengoptimalkan 557 juta ton kredit karbon terverifikasi di Indonesia. Kita harus bekerja sama untuk menyediakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang." tutupnya.

Sumber :

https://finance.detik.com/ekonomi-hijau/d-7635644/hashim-bawa-pesan-prabowo-untuk-dunia-ekonomi-yang-hijau-dan-inklusif.

Pajak Karbon Berlaku! Ini Tarif Carbon Tax Perusahaan di UU HPP

Sudah tahu regulasi terbaru pajak karbon Indonesia? Rencananya, tahun depan pajak karbon Indonesia mulai berlaku. Pajak karbon ini sebagai bentuk andil Indonesia yang jadi bagian dari komunitas dunia internasional untuk memerangi dampak perubahan iklim global.

Tentu saja, pajak karbon juga sekaligus jadi instrumen baru untuk menambah pendapatan negara dari pajak.

Bagi pegiat isu lingkungan atau masyarakat umum yang sadar akan kesehatan lingkungan, keputusan pengenaan pajak karbon pastinya jadi “hadiah terindah” untuk melihat masa depan.

Seperti apa regulasi baru pajak karbon Indonesia ini?

Apa itu pajak karbon?

Sama seperti objek pajak lainnya, karbon dianggap layak masuk ke ranah objek yang dikenakan pajak. Pengertian carbon tax atau pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas pemakaian bahan bakar berbasis karbon ataupun yang menghasilkan sumber emisi karbon.

Contoh objek pajak karbon adalah bahan bakar fosil dan emisi yang berasal dari industri/pabrik atau kendaraan bermotor.

Dunia Sepakat Perangi Pemanasan Global sejak 1990-an

Kesadaran dunia untuk menanggulangi dampak perubahan iklim tidak muncul begitu saja baru-baru ini. Seluruh negara sepakat memperbaiki perubahan iklim global sejak lebih dari tiga dekade lalu. Sehingga melahirkan Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim (The United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) pada 1992.

Harapannya, bisa menstabilkan tingkat konsentrasi efek gas rumah kaca di atmosfer. Kerja sama global ini disepakati dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).

Setiap negara didesak ambil bagian mengurai dampak perubahan iklim global, terutama negara yang menyumbang peningkatan emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca, termasuk Indonesia.

Targetnya, pada 2030 tingkat emisi turun sebanyak 29% hingga 41%. Sektor yang dikenai carbon tax di negara-negara di dunia cukup beragam, mulai dari:

• Industri
• Pembangkit
• Transportasi
• Maupun bangunan

Tarif Carbon Tax Negara-Negara di Dunia & Tarif Pajak Karbon Indonesia

Sejak UNFCCC digulirkan, beberapa negara menerapkan carbon tax dengan tarif yang berbeda-beda. Merujuk data Bank Dunia, pajak karbon pertama kali diterapkan Finlandia pada 1990 yang diikuti 18 negara di Eropa pada tahun-tahun berikutnya.

Berikut tarif pajak karbon negara-negara di dunia per April 2021 yang dirilis The World Bank (besar tarif pajak karbon ini dapat berubah dalam kurun waktu tertentu):

No. Negara Tarif Pajak Karbon Satuan

1. Swedia US$137.24 per ton emisi karbon

2. Swiss US$101.47 per ton emisi karbon

3. Liechtenstein US$101.47 per ton emisi karbon

4. Finlandia US$72.83 & US$62.25 per ton emisi karbon untuk bahan bakar transportasi & per ton emisi karbon bahan bakar fosil lainnya

5. Norwegia US$69.33 – US$3.87 per ton emisi karbon

6. Prancis US$52.39 per ton emisi karbon

7. Luksemburg US$40.12 & US$23.49 per ton emisi karbon untuk bensin & per ton emisi karbon untuk semua bahan bakar fosil

8. Irlandia US$39.35 per ton emisi karbon untuk bahan bakar transportasi

9. British Columbia (BC) US$35.81 per ton emisi karbon

10. Belanda US$35.24 per ton emisi karbon

11. Islandia US$34.83 & US$19.79 per ton emisi karbon untuk bahan bakar fosil & per ton emisi karbon untuk gas berfluorinasi

12. Kanada US$31.83 per ton emisi karbon

13. New Brunswick US$31.83 per ton emisi karbon

14. Portugal US$28.19 per ton emisi karbon

15. Denmark US$28.14 & US$23.65 per ton emisi karbon untuk bahan bakar fosil & per ton emisi karbon untuk gas berfluorinasi

16. Inggris US$24.80 per ton emisi karbon

17. Newfoundland & Labrador US$23.88 per ton emisi karbon

18. Teritori Barat Laut US$23.88 per ton emisi karbon

19. Prince Edward Island US$23.88 per ton emisi karbon

20. Slovenia US$20.32 per ton emisi karbon

21. Spanyol US$17.62 per ton emisi karbon

22. Latvia US$14.10 per ton emisi karbon

23. Tamaulipas US$12.72 per ton emisi karbon

24. Zacatecas US$12.23 per ton emisi karbon

25. Afrika Selatan US$9.15 per ton emisi karbon

26. Argentina US$5.54 per ton emisi karbon untuk hampir semua bahan bakar

27. Chile US$5.00 per ton emisi karbon

28. Kolombia US$5.00 per ton emisi karbon

29. Singapura US$3.71 per ton emisi karbon

30. Meksiko US$3.18 – US$0.36 per ton emisi karbon

31. Jepang US$2.61 per ton emisi karbon

32. Estonia US$2.35 per ton emisi karbon

33. Ukraina US$0.36 per ton emisi karbon

34. Polandia US$0,00 per ton emisi karbon

 

Kini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk jadi bagian dalam upaya menanggulangi pemanasan global.

Semangat mitigasi perubahan iklim ini ditunjukkan dalam dokumen Kerangka Kebijakan Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) 2022 yang merupakan bagian dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam kerangka kebijakan makro dan fiskal ini, pemerintah merencanakan pengenaan tarif pajak karbon Indonesia sebesar Rp75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Hitungannya, jika disamakan dengan satuan carbon tax yang diterapkan negara-negara lain itu, yakni satuan per ton, maka pajak karbon Indonesia adalah:

1 ton = 1000 kg

Pajak karbon = Rp75 per kg CO2e

= (Satuan berat x Tarif per kg)

= 1000 x Rp75

= Rp75.000 per ton emisi karbon

Lalu, apakah tarif pajak karbon Indonesia ini lebih tinggi dibanding negara lain?

Atau justru lebih rendah dibanding pajak karbon negara-negara yang sudah menerapkan carbon tax itu?Mari kita hitung lagi.

Jika mengacu pada tarif carbon tax 34 negara yang dirilis Bank Dunia tersebut yang menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, maka perlu mengonversikan tarif pajak karbon Indonesia dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Merujuk pada kurs Bank Indonesia yang saat ini di kisaran Rp14.000 per dolar per dolar AS, maka begini hitungannya:

Tarif pajak karbon = Rp75 per kg atau Rp75.000 per ton CO2e

= (Tarif pajak karbon : Kurs USD)

= 75.000 : 14.000

= US$5.36 per ton CO2e

Dengan demikian tarif pajak karbon Indonesia sekira US$5,36 per ton emisi karbon ini sedikit lebih tinggi dibanding Chile dan Kolombia, masing-masing sebesar US$5.00, namun lebih rendah dibanding Argentina yang mengenakan carbon tax sebesar US$5.54.

Kesepakatan Tarif Pajak Karbon Terbaru dalam RUU HPP

Berbeda dengan rencana semula dalam dokumen kerangka KEM & PPKF sebelumnya, dalam proses penggodokan tarif carbon tax dengan parlemen yang terantum dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), akhirnya tarif pajak karbon disepakati sebesar paling rendah Rp30 per kg CO2e.

RUU HPP ini sudah disahkan DPR untuk menjadi UU pada sidang paripurna 7 Oktober 2021.

Selanjutnya RUU HPP ini akan jadi UU HPP setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) maksimal 30 hari pasca disahkan DPR.

Jadi, tarif pajak karbon dalam RUU HPP ini jauh lebih rendah dari yang diajukan pemerintah.

Kalau dikurskan dengan dolar AS, kira-kira segini tarif Pajak Karbon Indonesia dibanding dengan negara-negara lain.

Begini kalkulasinya:

Rata-rata kurs rupiah terhadap USD adalah Rp14.000 per 1 dolar AS.

Tarif carbon tax sesuai RUU HPP = Rp30 per kg CO2e atau Rp30.000 per ton CO2e

= (Tarif pajak karbon : Kurs USD)

= 30.000 : 14.000

= US$2.14 per ton CO2e

Artinya, Pajak Karbon Indonesia sesuai RUU HPP sebesar US$2.14 per ton CO2e ini lebih tinggi dari Ukraina yang sebesar US$0.26 dan lebih rendah dari Estonia US$3.35 per ton emisi karbon.

Kapan Pajak Karbon berlaku?

Dalam RUU HPP, pemerintah menegaskan pelaksanaan carbon tax akan dilakukan secara bertahap sesuai roadmap (peta jalan) yang akan memerhatikan perkembangan:

• Pasar karbon
• Pencapaian target NDC
• Kesiapan sektor
• Kondisi ekonomi

Setidaknya, pelaksanaan pajak karbon atau carbon tax akan dimulai pada 1 April 2022 pada sektor PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) batubara.

Pengenaan carbon tax pada PLTU batubara ini dengan skema cap and tax yang searah dengan implementasi pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU batubara.

Roadmap Pelaksanaan Pajak Karbon

Secara rinci, berdasarkan pemaparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam RUU HPP yang disahkan jadi UU HPP ini, berikut tahapan pelaksanaan carbon tax dalam roadmap Pajak Karbon:

a. 2021

• Pembahasan dan penetapan RUU HPP dengan salah satu klausulnya adalah pajak karbon
• Finalisasi Perpress Nilai Ekonomi Karbon
• Pengembangan mekanisme teknis Pajak Karbon dan Bursa Karbon
• Piloting perdagangan karbon di sektor pembangkit oleh Kementerian ESDM dengan harga rata-rata Rp30.000/tCO2e

b. 2022

• Penetapan cap untuk sektor pembangkit listrik batubara oleh Kementerian ESDM
• Per 1 April 2022, penerapan Pajak Karbon (cap & tax) secara terbatas pada PLTU Batubara dengan tarif Rp30.000/tCO2e
• Cap (batas atas emisi) yang digunakan adalah batas atas yang berlaku pada piloting perdagangan karbon pembangkit listrik

c. 2025

• Implementasi perdagangan karbon secara penuh melalui bursa karbon
• Perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan pentahapan sesuai dengan kesiapan sektor
• Penetapan aturan pelaksana tata laksana pajak karbon (cap & tax) untuk sektor lainnya

Skema Pajak Karbon atau Perdagangan Karbon

Berikut adalah skema pajak karbon dan perdagangan karbon dalam UU HPP:

1. Cap and Trade

Entitas yang mengemisi lebih dari cap diharuskan membeli Izin Emisi (SIE) dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE/offset karbon).

2. Cap and Tax

Dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli Izin Emisi/SIE atau SPE atas emisi di atas cap seluruhnya, maka sisa emisi akan dikenakan Pajak Karbon.

Objek Pajak Karbon Indonesia

Objek carbon tax di Indonesia yang dinilai potensial adalah:

• Bahan bakar fosil
• Emisi yang dikeluarkan

Bahan bakar fosil dan emisi itu, baik yang dikeluarkan oleh pabrik maupun kendaraan bermotor.

Bahan bakar yang bisa dikenakan pajak karbon utamanya yang punya kandungan karbon tinggi, seperti:

• Batubara
• Solar
• Bensin

Sedangkan pengenaan emisi atas kegiatan ekonomi, pemerintah akan fokus pada sektor padat karbon, seperti:

• Industri pulp and paper
• Industri semen
• Pembangkit listrik
• Petrokimia

Skema Pengenaan Carbon Tax 2022

Merujuk pada dokumen KEM & PPKF tahun 2022 Kementerian Keuangan, ada dua alternatif penerapan carbon tax atau pajak karbon Indonesia, yaitu:

Menggunakan instrumen di tingkat pusat & daerah

Alternatif pertama adalah menggunakan instrumen yang telah ada saat ini di tingkat pusat, seperti Cukai, PPh, efaktur PPN, PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), atau PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Sedangkan penggunaan instrumen pajak di tingkat daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor & Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Menggunakan instrumen baru

Alternatif kedua menggunakan instrumen baru, yaitu pajak karbon, namun perlu didukung dengan revisi UU KUP.

Kedua alternatif pajak karbon tersebut dibuat mengingat carbon tax di Indonesia sejauh ini diistilahkan dengan pungutan atas karbon.

Sebab carbon tax dinilai memiliki beragam bentuk, baik perpajakan maupun non perpajakan. Di sisi lain, istilah carbon tax juga belum dikenal dalam regulasi di Indonesia.

Dari kedua alternatif tersebut, pilihannya dalam pembahasan bersama parlemen saat ini adalah penggunaan instrumen baru, yakni pajak karbon.

Subjek Pajak Karbon: Diwajibkan buat Penjual, Dibebankan pada Konsumen

Ingat prinsip ekonomi?

Segala biaya produksi atau jasa jadi bagian dari komponen penentu harga jual barang/jasa. Ketika biaya produksi/jasa naik, otomatis harga jual barang dan jasa turut serta dinaikkan.

Begitu juga dengan skema perpajakan, ada kalanya memang dikenakan langsung pada subjek wajib pajak yang bersangkutan dalam hal ini produsen/penjual, tapi juga ada yang secara tidak langsung dibebankan pada konsumen/pembeli melalui perantara.

Perantara di sini yakni produsen/penjual sebagai pihak yang memungut/memotong dari transaksi yang dilakukan dan menyetorkan/membayarkannya ke kas negara.

Contoh:

a. Skema pajak yang langsung dikenakan pada subjek pajak yang bersangkutan sebagai produsen/penjual adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Perusahaan wajib menghitung dan membayar pajak penghasilannya sendiri yang dihitung dari dasar penghasilan kena pajak.

b. Skema pajak tidak langsung atau pajak yang sebenarnya dikenakan pada pihak ketiga atau konsumen melalui perantara wajib pajak pemungut pajak seperti PPh atas transaksi barang/jasa kena pajak atau Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ).

Misalnya,

PPN properti. Sebenarnya PPN atas pembelian properti ini dikenakan pada konsumen/pembeli properti.

Pada saat konsumen beli properti, pihak developer akan memotong/memungut PPN pada pembeli propertinya tersebut.

Kemudian pihak developer wajib menyetorkan PPN yang telah dibayarkan oleh pembeli properti tersebut ke DJP.

Kembali pada topik pembahasan pajak karbon.

Bagaimana dengan skema pengenaan pajak karbon Indonesia ini?

Tentu saja, carbon tax ini dikenakan pada objek seperti yang sudah disebutkan di atas, yakni komponen yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau berdampak pada perubahan iklim.

Menelisik dokumen KEM-PPKF 2022, pemerintah pun mengakui penerapan carbon tax ini dapat menimbulkan biaya pada sejumlah pihak. Sehingga mempertimbangkan pengenaan carbon tax pada sisi permintaan yang lebih preferable dibanding dengan pendekatan dari sisi penawaran.

Artinya, subjek yang dikenakan carbon tax lebih kepada konsumen.

Jadi, subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dioksida atau menghasilkan emisi karbon.

Gambaran sederhananya begini;

Misal, PT AAA merupakan perusahaan yang bergerak di industri semen.

Industri semen akan selalu membutuhkan batubara untuk proses pembakarannya.

Batubara yang digunakan untuk pembakaran dalam proses produksi semen ini akan menghasilkan karbon dioksida.

Maka pembelian batubara yang dilakukan PT AAA untuk proses produksinya ini akan dikenakan carbon tax.

Katakanlah PT AAA membeli batubara dari PT BBB yang bergerak di industri tambang batubara.

Dengan demikian, PT BBB akan memungut carbon tax atas pembelian batubara yang dilakukan oleh PT AAA.

Karena PT BBB sudah memungut carbon tax dari PT AAA, maka PT BBB wajib membayarkan/menyetorkan pemungutan pajak karbon tersebut ke kas negara.

Ringkasnya, sebenarnya pajak karbon ini dibayar oleh pembeli melalui penjual, sedangkan penjual hanya punya kewajiban menyetorkan pajak karbon dari pembeli tersebut ke Ditjen Pajak.

Daya Beli Terdampak

Seperti yang sudah disinggung di atas, pengenaan carbon tax lebih ditekankan dari sisi permintaan dalam hal ini artinya konsumsi.

Dari contoh di atas, ketika produsen mengalami peningkatan biaya produksi, dalam hukum ekonomi otomatis akan membuat produsen menaikkan harga jual produknya.

Katakanlah, harga jual tingkat produsen ke distributor naik, maka selanjutnya harga jual dari distributor ke konsumen akhir pun juga akan mengalami kenaikan.

Kondisi ini biasa disebut efek ganda (multiplier effect) dari sebuah kebijakan baru.

Dampak pengenaan pajak karbon terhadap daya beli atau konsumsi secara umum juga diakui pengamat ekonomi dan pelaku bisnis di sejumlah media umum nasional sejak wacana penerapan carbon tax dihembuskan.

Contoh lagi;

Misal, seperti yang sudah disebutkan di atas, bensin merupakan salah satu objek yang dikenakan carbon tax.

Tentu kita tahu sebagian besar masyarakat mengonsumsi bensin untuk melakukan berbagai aktivitas menggunakan kendaraan bermotor, baik pekerja maupun pelaku usaha.

Katakanlah PT CCC perusahaan kilang minyak yang memproduksi bensin.

Kemudian PT CCC menjual bensin tersebut ke PT DDD sebagai agen penjualan bahan bakar minyak atau bensin ini.

Maka saat transaksi penjualan bensin, PT CCC memungut carbon tax.

Jadi, PT DDD harus membayar senilai harga beli bensin tersebut termasuk pajak karbon ke PT CCC.

Artinya, ada tambahan biaya bagi PT DDD untuk kembali menjual bensin tersebut ke konsumen akhir.

Dengan demikian, PT DDD akan menambahkan komponen pajak karbon dalam penghitungan harga jual bensin ke konsumen.

Sehingga PT DDD akan menaikkan harga jual bensin ke konsumen akhir.

Katakanlah, konsumen akhir ini merupakan pelaku usaha UMKM jasa transportasi.

Karena UMKM harus membayar lebih mahal pembelian bensin akibat ada kenaikan harga di SPBU, maka UMKM ini pun harus mengeluarkan biaya tambahan untuk operasionalnya.

Akhirnya, pelaku usaha UMKM mau tidak mau juga akan menaikkan harga jasa transportasi ke konsumen atau pengguna jasanya.

Inilah yang dimaksud dari efek ganda dari penerapan suatu kebijakan baru terkait pajak.

Kewajiban Perpajakan Perusahaan Pemungut Pajak Karbon

Sudah paham tentang skema pengenaan carbon tax, ya?

Seperti yang sudah disinggung di atas, sebagai perusahaan pemungut pajak karbon, maka wajib menyetorkan hasil pemungutan pajak karbon tersebut ke DJP.

Agar lebih mudah setor pajak dari pemungutan carbon tax, bayarkan pajak terutang tersebut melalui e-Billing Klikpajak.

Melalui eBilling Klikpajak, tidak hanya mudah tapi juga cepat karena Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sebagai syarat bayar pajak, kemudian dapat langsung bayar billing tersebut melalui virtual account bank hanya dalam satu platform e-Billing saja.

Bagaimana cara bayar pajak karbon?

Selain membayarkan/menyetorkan pajak, perusahaan pemungut carbon tax tentunya juga wajib membuat bukti pemotongan pajak atas transaksi tersebut.

Kemudian memberikan bukti potong pajak tersebut ke lawan transaksi dalam hal ini perusahaan yang membeli objek yang dikenakan carbon tax.

Jenis bukti potong apa yang harus dibuat oleh perusahaan pemungut carbon tax ini, kita tunggu saja regulasi pelaksanaan pajak karbon tahun depan ini terbit.

Sumber :

https://klikpajak.id/blog/pajak-karbon-dan-tarif-pajak-karbon-indonesia/

Inisiasi Karangan Bibit Tanaman Semarakkan Dies Natalis ke-64 ITS

Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) genap berusia 64 tahun pada tahun ini. Perayaan Dies Natalis 2024 mengusung tema Sinergi Meraih Prestasi menjadi momentum yang lebih bermakna dengan menggabungkan semangat cinta almamater dan kepedulian terhadap lingkungan. 

Salah satunya adalah inisiatif mensubtitusi karangan bunga dengan karangan bibit tanaman buah dan bunga. Hal tersebut digagas Alumni ITS Angkatan 1997, Alumni LKMM TM 2000, Substantif Community (Aktivis Mahasiswa Angkatan 97-98), didukung Pengurus Pusat IKA ITS, dan PW IKA ITS PW Jawa Timur yang antusias mendukung gerakan menanam bibit ini.  

Dengan harapan bibit yang ditanam tidak hanya memperindah lingkungan kampus. Lebih dari itu, menjadi warisan yang berdampak langsung pada masyarakat. Di tengah tantangan perubahan iklim, inisiatif ini diharapkan menjadi inspirasi konkret kontribusi ITS terhadap kelestarian lingkungan, dan berkembang menjadi gerakan yang lebih luas.

Sebab gerakan ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi alam dan masyarakat. PP IKA ITS mengapresiasi gerakan pemberian bibit tanaman adalah respons langsung terhadap isu perubahan iklim yang membuat suhu permukaan bumi bertambah 1 derajat dalam satu dasawarsa terakhir. Dampaknya pun sudah dirasakan masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

“PP IKA ITS tentu mendukung inisiasi gerakan bibit tanaman ini. Gerakan ini layak terus ditumbuh kembangkan, dengan karangan bibit tanaman, termasuk bibit buah-buahan, sebagai bentuk apresiasi yang berdampak langsung dan berkelanjutan bagi alam,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP IKA ITS Herman Prasetyo, Sabtu (9/11/2024).

Alumnus ITS angkatan 97 Dzulfikar juga mewakili bagian dari Alumni LKMM TM 2000 Substantif Community, yang menggagas gerakan karangan bibit tanaman mengatakan terobosan baru ini adalah kontribusi nyata untuk masa depan lingkungan. “Ini juga merupakan praktek salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya, meskipun seseorang telah meninggal dunia, yaitu sedekah jariyah dalam bentuk bibit tanaman, utamanya buah dan bunga,” ujar Dzulfikar.

“Kami ingin Dies Natalis kali ini menjadi inspirasi untuk merayakan dengan cara yang lebih berkelanjutan serta mendukung program pemerintah dalam penguatan pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan, yang kaya akan vitamin dan gizi (buah),” tambahnya. 

Apa alasan di balik gerakan ini? Ratih Astati Dewi dan Riris Nurbintari, yang mengoordinasi penggalangan dana alumni LKMM TM 2000 Substantif Community dan Aksi Angkatan 1997 dalam kesempatan terpisah mengungkapkannya. Setidaknya ada tiga hal yang melatarbelakanginya. Pertama, mengurangi sampah.

Tanpa mengurangi hormat terhadap pihak-pihak yang telah mengirimkan karangan bunga untuk Dies Natalis ITS, dia mengatakan menggantinya dengan bibit tanaman, berarti kita membantu mengurangi jumlah bahan yang tak termanfaatkan setelahnya,” tutur Riris, alumnus Teknik Kimia itu. 

Sementara itu, Ratih mengatakan gerakan karangan bibit tanaman memiliki manfaat berkelanjutan baik untuk ITS maupun masyarakat sekitarnya. Dan ketiga, menginpirasi gerakan hijau. “Ini tidak hanya akan menjadi simbol dari sinergi antara alumni dan almamater, tetapi kami ingin menginspirasi kelompok masyarakat dan institusi lain untuk sama-sama menggalakkan gerakan yang lebih ramah lingkungan,” kata alumnus Teknik Lingkungan tersebut. Satu pohon rata-rata dapat menyerap 22 kilogram karbondioksida per per tahun. 

Saat ini, jumlah alumni ITS lebih dari 100 ribu dan mahasiswa ITS sekitar 25 ribu. Bila satu alumni ITS demikian pula mahasiswa ITS menanam satu pohon per tahun, bisa dibayangkan berapa banyak karbondioksida yang bisa terserap. “Sebanyak 2.750 ton CO2 bisa terserap per tahunnya. Apalagi kalau dikembangkan pada setiap event dan momentum lainnya. Berkelanjutan impact positif lainnya bila dikaitkan dengan aset karbon dan skema carbon trading,” kata Dzulfikar yang merupakan alumnus Teknik Mesin tersebut. 

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pihak kampus dan masyarakat sekitar. Bibit tanaman yang didistribusikan ini tidak hanya memperkaya ekosistem hijau ITS tetapi juga diharapkan dapat memperindah dan memperkaya lingkungan masyarakat. Kampus, bersama alumni dan masyarakat, berharap inisiatif ini dapat menjadi inspirasi gerakan hijau bagi kampus-kampus lain dan menciptakan dampak positif yang meluas. 

Munadi Herlambang, tokoh alumni ITS Angkatan 1997 yang juga salah satu Direksi Bank BNI sekaligus Wakil Ketua Umum Utama PP IKA ITS dihubungi lewat pesan singkat memberikan Apresiasi dan Semangat, dalam mendukung ITS Green Campus, alumni ITS angkatan 1997, menghasilkan ide inovatif berupa karangan bunga dari bibit tanaman. Ide kreatif ini merupakan pesan dari alumni angkatan 1997 dan komunitas yang terlibat lainnya, kepada seluruh civitas akademika dan masyarakat untuk selalu menjaga suistanability lingkungan dan mendukung SDG's 17 pilar. Dengan semangat kekeluargaan angkatan 1997, akan aktif melakukan kegiatan yang mendukung kampus dan alumninya.

Alumni 1997 yang tersebar di pemerintahan, BUMN, korporasi swasta dan pengusaha sangat solid dalam berkegiatan sesama alumni dan berkolaborasi dengan kampus. Sebagai salah satu perguruan tinggi teknologi terkemuka di Indonesia, ITS terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa, baik melalui riset, pengembangan teknologi, maupun kepedulian terhadap lingkungan.

Alumni 1997 yang tersebar di pemerintahan, BUMN, korporasi swasta dan pengusaha sangat solid dalam berkegiatan sesama alumni dan berkolaborasi dengan kampus. Sebagai salah satu perguruan tinggi teknologi terkemuka di Indonesia, ITS terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa, baik melalui riset, pengembangan teknologi, maupun kepedulian terhadap lingkungan. IKLAN Perayaan Dies Natalis ke-64 dengan gerakan ini menjadi bukti bahwa ITS dan alumninya berkomitmen untuk sinergi yang berkelanjutan demi kemajuan Indonesia.

Sumber :

https://nasional.sindonews.com/read/1486247/15/inisiasi-karangan-bibit-tanaman-semarakkan-dies-natalis-ke-64-its-1731251471/20